DPR Wacanakan Bentuk Lembaga Pengawasan untuk KPK


Jakarta – DPR mewacanakan untuk membentuk sebuah lembaga pengawasan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Cuma KPK lah yang belum memiliki lembaga pengawasan dari eksternal.

“Mungkin akan dimunculkan lembaga pengawasan, karena tidak boleh siapa pun juga yang tidak ada lembaga pengawas,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edi.

Tjatur mengatakan hal itu dalam diskusi ‘Polemik’ yang diadakan radio Trijaya di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (30/7/2011).

Menurut Tjatur, sejumlah lembaga negara saat ini sudah memiliki lembaga pengawasan internal. Mulai dari Mahkamah Agung, Kepolisian hingga Kejaksaan.

“KPK harus ada pengawasan eksternal,” jelas politisi PAN ini.

Advokat senior, Juniver Girsang mendukung wacana ini. Pengawasan kepada KPK nantinya juga harus difokuskan kepada pemeriksaan perkara.

Namun wacana ini justru dipertanyakan oleh Direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar. Zainal yang juga hadir dalam diskusi ini bertanya balik kepada Tjatur.

“Ini agak rancu, kenapa DPR tidak ada lembaga pengawasannya? Siapa yang mengawasi DPR? Katanya rakyat, rakyat yang mana?” ujar Zainal.

Zainal menyarankan, jika Juniver keberatan dengan mekanisme pemeriksaan di KPK, lebih baik mengubah tata cara pidana dalam KUHAP.

SBY dan media itu seperti benci tapi rindu


“SBY dan media itu seperti benci tapi rindu. SBY membutuhkan media saat maju dua kali menjadi presiden. Tapi sama dengan pemerintahan terdahulu. Pemerintah tidak siap dengan kritik media. Dari zaman Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga zaman SBY. Tidak ada yang siap berhadap-hadapan dengan pers. Saya kira pers kita di Indonesia profesional, siap untuk melaksanakan promosi, tapi juga siap untuk mengawasi dan mengkritik,” ujar Agus dalam diskusi “Demokrat Pecah, Pers Disalahkan” di Gedung DPR RI, Kamis (14/7/2011).

Ia menuturkan, harusnya Presiden Yudhoyono belajar dari mantan Gubernur DKI Jakarta, almarhum Ali Sadikin. Berdasarkan cerita Agus, Ali sangat menghargai media meskipun Ali pernah juga bersikap keras terhadap media. Tapi ia tak pernah bertindak semena-mena terhadap media. Hal ini karena Ali menjadikan media sebagai audit gratis terhadap kerja pemerintah.

Pemberitaan yang buruk, ujar Agus, justru dijadikan bahan untuk berkaca diri melihat ke dalam. “Harusnya Pak SBY belajar dari Ali Sadikin. Dia orang yang keras, tapi Pak Ali ini orang yang antisemena-mena terhadap media. Dia (Ali Sadikin) tiap kali jengkel dengan bawahannya karena itu dia tidak dapatkan laporan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Semua yang dilaporkan baik-baik. Tapi dia justru tahu dari media. Jadi media itu bagi Pak Ali dapat melakukan audit gratis. Sekarang kita alami krisis tak punya pejabat seperti Ali Sadikin yang tahu harus ambil sikap proporsional dari media,” ungkapnya.

Terakhir, Agus juga meminta Presiden untuk tidak menggeneralisasi dan menyudutkan pers secara keseluruhan atas pemberitaan mengenai Demokrat maupun berita seputar BBM Nazaruddin.

“Pak SBY selalu menggeneralisasi pers menyudutkan semua media. Semua boleh kritik media, tapi harus jelas, kritiknya pada media mana, dalam berita apa, pada edisi apa, tanggal berapa. Tapi ini kan tidak pernah jelas disebutkan seperti itu. Seorang presiden harus memberi kritik yang proposional. Jangan seakan-akan semua media begitu, padahal mungkin tidak semua,”kompas.com